MAKALAH
SEJARAH
BAB IV
“Terbentuknya
Negara Kebangsaan Indonesia”
Disusun Oleh :
Kelompok IV
Anggota
1.
Disisi Saidi
Fatah
2.
Lia Meilisa
3.
Lusi Eka
Putri
4.
Rani Meisari
Guru Pembimbing : FARA DWI NURYANI S.Pd
SMAN
1 BLAMBANGAN UMPU
Tahun
Ajaran 2013/2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT,
karena dengan karunianya kami dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Terbentuknya Negara Kebangsaan Indonesia”.
Meskipun banyak hambatan yang kami alami
dalam proses pengerjaannya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan makalah ini
tepat pada waktunya.
Makalah
ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester.
Makalah ini merupakan hasil dari pengumpulan informasi tentang
“Terbentuknya Negara Kebangsaan Indonesia” .
Kami menyadari bahwa makalah
ini jauh dari kata sempurna, itu disebabkan keterbatasan kemampuan dan
pengetahuan yang penulis miliki.
oleh karena
itu, Kritik dan saran Kami harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.
kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini , dan semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kita.
Blambangan
umpu, 04 Juni 2014
Penulis,
KELOMPOK IV
DAFTAR
ISI
HALAMAN SAMPUL ……………………………………………
KATA PENGANTAR……………………………………………..
DAFTAR ISI…………………………………………………….....
BAB
1 PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG……………………………………………...
TUJUAN……………………………………………………………
BAB
2 PEMBAHASAN
A. PERKEMBANGAN
PERGERAKAN KEBANGSAAN
INDONESIA
B. PEMBENTUKAN
IDENTITAS NASIONAL DAN
TERBENTUKNYA
NASIONALISME INDONESIA
C. NASIONALISME
INDONESIA DAN
PERKEMBANGAN
NASIONALISME ASIA TENGGARA
BAB
3 PENUTUP
KESIMPULAN……………………………………………………..
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Adanya Konferensi
Malino
Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang -berlangsung pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost)
Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang -berlangsung pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost)
Adanya Perjanjian
Linggarjati
Perjanjian Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.
Perjanjian Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.
Adanya Pejanjian
Renville
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Adanya Perjanjian
Roem Roijen
erjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, dimana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).
erjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, dimana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).
Adanya Konferensi
Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Hasil dari Konferensi Meja Bundar :
Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Hasil dari Konferensi Meja Bundar :
Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
2.
TUJUAN
Tujuan dari makalah ini adalah :
Untuk mengetahui bagaimana sejarah
terbentuknya Negara kebangsaan Indonesia
Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara kebangsaan Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PERKEMBANGAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA
1. Trasformasi Etnik
Sejak masuknya bangsa-bangsa Barat (Eropa) di wilayah Indonesia, pergerakan dan perjuangan bangsa dari berbagai daerah telah terjadi saat itu. Namun, pergerakan dan perjuangannya hanya terbatas pada wilayah kerajaannya atau membebaskan penduduknya dari penindasan bangsa-bangsa Barat tersebut. Gerakan ini juga dapat disebut dengan gerakan etnik atau suku bangsa.
Perjuangan etnik-etnik di wilayah Indonesia berlangsung sangat lama. Hal ini disebabkan masing-masing etnik hanya mementingkan keselamatan dan kebebasan etniknya sendiri. Bahkan mereka belum memikirkan hubungan antara etnik yang satu dengan yang lainnya. Namun, dengan berkembangnya perlawanan seperti ini mempermudah dan mempercepat proses pendudukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda dapat memanfaatkan etnik yang satu untuk menundukkan etnik yang lain. Misalnya pasukan Belanda mempergunakan pasukan yang berasal dari Jawa untuk melawan dan menundukkan penguasa-penguasa pribumi di daerah Sumatera, atau pasukan Belanda menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Bone di dalam menduduki Kerajaan Makassar. Oleh sebab itulah, pada abad ke-19 hampir seluruh wilayah Indonesia telah berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.
Keberhasilan pemerintah kolonial Belanda menundukkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, berpengaruh besar terhadap masalah keuangan kas negeri Belanda. Peperangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia menelan biaya yang tidak sedikit. Masalah keuangan dari pemerintah Kerajaan Belanda juga disebabkan oleh keterlibatannya dalam perang koalisi di Eropa untuk menjatuhkan kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kas negeri Belanda kosong, dan juga hutang-hutang negeri Belanda semakin membengkak. Untuk menanggulangi masalah keuangan itu, pemerintah Kerajaan Belanda mengangkat Van Den Bosch menjadi Gubernur Jenderal atas wilayah Indonesia.
Tugas utama Van Den Bosch adalah untuk mendayagunakan wilayah Indonesia/Hindia Belanda agar dapat memenuhi kas negeri Belanda dalam waktu yang singkat. Langkah yang ditempuhnya yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel). Van Den Bosch memerintahkan kepada rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat seperti kopi, teh, tebu, tembakau, kina, karet, cengkeh,dll.
Sejak masuknya bangsa-bangsa Barat (Eropa) di wilayah Indonesia, pergerakan dan perjuangan bangsa dari berbagai daerah telah terjadi saat itu. Namun, pergerakan dan perjuangannya hanya terbatas pada wilayah kerajaannya atau membebaskan penduduknya dari penindasan bangsa-bangsa Barat tersebut. Gerakan ini juga dapat disebut dengan gerakan etnik atau suku bangsa.
Perjuangan etnik-etnik di wilayah Indonesia berlangsung sangat lama. Hal ini disebabkan masing-masing etnik hanya mementingkan keselamatan dan kebebasan etniknya sendiri. Bahkan mereka belum memikirkan hubungan antara etnik yang satu dengan yang lainnya. Namun, dengan berkembangnya perlawanan seperti ini mempermudah dan mempercepat proses pendudukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda dapat memanfaatkan etnik yang satu untuk menundukkan etnik yang lain. Misalnya pasukan Belanda mempergunakan pasukan yang berasal dari Jawa untuk melawan dan menundukkan penguasa-penguasa pribumi di daerah Sumatera, atau pasukan Belanda menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Bone di dalam menduduki Kerajaan Makassar. Oleh sebab itulah, pada abad ke-19 hampir seluruh wilayah Indonesia telah berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.
Keberhasilan pemerintah kolonial Belanda menundukkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, berpengaruh besar terhadap masalah keuangan kas negeri Belanda. Peperangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia menelan biaya yang tidak sedikit. Masalah keuangan dari pemerintah Kerajaan Belanda juga disebabkan oleh keterlibatannya dalam perang koalisi di Eropa untuk menjatuhkan kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kas negeri Belanda kosong, dan juga hutang-hutang negeri Belanda semakin membengkak. Untuk menanggulangi masalah keuangan itu, pemerintah Kerajaan Belanda mengangkat Van Den Bosch menjadi Gubernur Jenderal atas wilayah Indonesia.
Tugas utama Van Den Bosch adalah untuk mendayagunakan wilayah Indonesia/Hindia Belanda agar dapat memenuhi kas negeri Belanda dalam waktu yang singkat. Langkah yang ditempuhnya yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel). Van Den Bosch memerintahkan kepada rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat seperti kopi, teh, tebu, tembakau, kina, karet, cengkeh,dll.
A. Munculnya masyarakat
keturunan Indo Belanda di Indonesia
Disebabkan terjainya perkawinan antara orang
Belanda dengan penduduk pribuni. Misalnya, laki-laki orang Belanda kawin dengan
perempuan dari kalangan pribumi atau perempuan dari orang Belanda kawin dengan
laki-laki dari kalangan pribumi. Melalui perkawinan itulah terlahir masyarakat
yang disebut dengan Indo Belanda.
Pada masa pergerakan nasional Indonesia, orang-orang keturunan Indo Belanda melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukannya itu disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda berlaku sewenang-wenang. Mereka mengalami kesulitan untuk bergabung dengan kelompok orang-orang Belanda di Indonesia. Sementara itu, kelompok Indo Belanda ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat pribumi. Kedekatan hubungannya dengan masyarakat pribumi mengakibatkan kelompok Indo Belanda dapat mengetahui dengan jelas kehidupan yang dialami oleh masyarakat pribumi itu. Penindasan-penindasan atau penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi Indonesia dengan jelas dapat mereka saksikan.
Di antara orang-orang Indo Belanda itu menganggap bahwa daerah Indonesia telah menjadi daerahnya sendiri dan di antara mereka ada yang menganggap dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Hal ini dengan jelas dapat dilihat pada organisasi Indische Partij yang didirikan oleh Douwes Dekker di Bandung. Pendirian itu bersama-sama orang-orang dari kalangan pribumi seperti, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.
Di samping etnik-etnik tersebut, juga terdapat perlawanan yang dilakukan oleh etnik Arab dan India dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga hampir seluruh etnis keturunan asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan dari etnik-etnik tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Walaupun demikian, perlawanan yang dilakukan oleh etnik-etnik dari bangsa Indonesia maupun etnik keturunan asing di wilayah Indonesia telah turut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia di dalam menentang kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia.
Sejak tahun 1908, terjadi perubahan dalam pergerakan bangsa Indonesia, perlawanan-perlawanan yang bersifat etnik mulai ditinggalkan dan mereka terus mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara etnik-etnik yang ada di wilayah Indonesia untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat nasional mulai bermunculan di wilayah Indonesia. Bahkan perlawanan yang bersifat etnik benar-benar telah ditinggalkan, yaitu dengan diwujudkannya Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang mengucapkan ikrar tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dalam segala bidang. Sebab, dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan mudah dapat menying¬kirkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dari bumi Indonesia.
2. Pergerakan Bersifat Kedaerahan
Sejak masuknya kekuasaan bangsa Barat (Eropa) ke wilayah Indonesia, telah membawa perubahan dan bahkan menyebabkan terjadinya keguncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pada awal abad ke-19, penguasa peme¬rintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia mulai mengadakan pembaharu-an pada politik kolonial. Pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan awal dari praktek dari sistem ekonomi baru.
Pada masa pergerakan nasional Indonesia, orang-orang keturunan Indo Belanda melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukannya itu disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda berlaku sewenang-wenang. Mereka mengalami kesulitan untuk bergabung dengan kelompok orang-orang Belanda di Indonesia. Sementara itu, kelompok Indo Belanda ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat pribumi. Kedekatan hubungannya dengan masyarakat pribumi mengakibatkan kelompok Indo Belanda dapat mengetahui dengan jelas kehidupan yang dialami oleh masyarakat pribumi itu. Penindasan-penindasan atau penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi Indonesia dengan jelas dapat mereka saksikan.
Di antara orang-orang Indo Belanda itu menganggap bahwa daerah Indonesia telah menjadi daerahnya sendiri dan di antara mereka ada yang menganggap dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Hal ini dengan jelas dapat dilihat pada organisasi Indische Partij yang didirikan oleh Douwes Dekker di Bandung. Pendirian itu bersama-sama orang-orang dari kalangan pribumi seperti, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.
Di samping etnik-etnik tersebut, juga terdapat perlawanan yang dilakukan oleh etnik Arab dan India dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga hampir seluruh etnis keturunan asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan dari etnik-etnik tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Walaupun demikian, perlawanan yang dilakukan oleh etnik-etnik dari bangsa Indonesia maupun etnik keturunan asing di wilayah Indonesia telah turut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia di dalam menentang kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia.
Sejak tahun 1908, terjadi perubahan dalam pergerakan bangsa Indonesia, perlawanan-perlawanan yang bersifat etnik mulai ditinggalkan dan mereka terus mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara etnik-etnik yang ada di wilayah Indonesia untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat nasional mulai bermunculan di wilayah Indonesia. Bahkan perlawanan yang bersifat etnik benar-benar telah ditinggalkan, yaitu dengan diwujudkannya Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang mengucapkan ikrar tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dalam segala bidang. Sebab, dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan mudah dapat menying¬kirkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dari bumi Indonesia.
2. Pergerakan Bersifat Kedaerahan
Sejak masuknya kekuasaan bangsa Barat (Eropa) ke wilayah Indonesia, telah membawa perubahan dan bahkan menyebabkan terjadinya keguncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pada awal abad ke-19, penguasa peme¬rintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia mulai mengadakan pembaharu-an pada politik kolonial. Pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan awal dari praktek dari sistem ekonomi baru.
Namun,
sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda
itu muncul berbagai perubahan tatanan kehidupan di kalangan rakyat pribumi
yaitu rakyat Indonesia.
Kedudukannya semakin merosot, bahkan secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah kolonial Beianda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintahannya. Hubungan rakyat dengan para bupati hanya terbatas pada urusan administrasi dan pemungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang, kepemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapuskan dan diganti dengan gaji. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan kaum pribumi menjadi sangat lemah.
Dengan masuknya ekonomi uang, maka beban rakyat semakin bertambah berat. Hal ini disebabkan adanya uang sebagai alat tukar yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Peredaran mata uang itu, juga dapat mempermudah pelaksanaan pemungu-tan pajak, seperti peningkatan perda-gangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, serta masalah kepemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah dan praktik-praktik kerja paksa telah merusakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Praktik-praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemu-ngutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya telah menjadikan rakyat di daerah pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung dan tempat untuk menyatakan keberatan-keberatan yang dirasakannya.
Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat yang menyebabkan munculnya penderitaan hidup, ternyata masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan memiliki cara tersendiri untuk melawannya. Cara itu diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial, yang dalam perwujudannya merupakan gerakan untuk menentang atau memprotes kepada pihak-pihak penguasa, baik penguasa pemerintah kolonial Belanda maupun penguasa setempat atau penguasa pribumi yang dianggap menjadi penyebab munculnya kesengsaraan dan penderitaan. Sifat gerakannya sangat sederhana dan tidak tersusun rapi seperti organisasi modern. Pada umumnya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pedesaan tidak berumur panjang dan spontanitas. Pergerakan ini dengan cepat berakhir, apabila pemimpinnya telah ditahan atau ditangkap. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bersifat kedaerahan, karena tidak memiliki hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lainnya. Aksi-aksi gerakan tidak meluas seperti yang terjadi pada perlawanan-perlawanan besar yaitu Perang Diponegoro, Perang Aceh atau perlawanan-perlawanan lainnya. Aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut diwujudkan dalam bentuk kerusuhan, huru-hara dan gangguan-gangguan ketenteraman.
Gerakan dari masyarakat tersebut sangat tradisional. Bahkan tujuan gerakan sering kabur dan tidak seperti tujuan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan suatu organisasi politik. Kalau pergerakan politik mempunyai tujuan yang jelas dan juga pengikutnya memiliki gambaran tentang masyarakat yang menjadi tujuannya, pengikut gerakan masyarakat yang bersifat ke¬daerahan ini hanya memiliki harapan-harapan akan datangnya keadaan yang tenteram, adil dan makmur. Akan tetapi mereka tidak tahu caranya untuk mencapai keadaan yang diharapkan itu, sehingga mereka selalu berharap akan datangnya tokoh-tokoh juru selamat atau ratu adil yang akan membawa jaman keemasan seperti yang mereka impikan. Oleh karena itulah, gerakan masyarakat selalu didasari oleh suatu kepercayaan keagamaan dan kepercayaan untuk membangun serangan menentang kekuasaan dan pengaruh Barat.
Kedudukannya semakin merosot, bahkan secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah kolonial Beianda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintahannya. Hubungan rakyat dengan para bupati hanya terbatas pada urusan administrasi dan pemungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang, kepemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapuskan dan diganti dengan gaji. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan kaum pribumi menjadi sangat lemah.
Dengan masuknya ekonomi uang, maka beban rakyat semakin bertambah berat. Hal ini disebabkan adanya uang sebagai alat tukar yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Peredaran mata uang itu, juga dapat mempermudah pelaksanaan pemungu-tan pajak, seperti peningkatan perda-gangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, serta masalah kepemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah dan praktik-praktik kerja paksa telah merusakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Praktik-praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemu-ngutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya telah menjadikan rakyat di daerah pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung dan tempat untuk menyatakan keberatan-keberatan yang dirasakannya.
Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat yang menyebabkan munculnya penderitaan hidup, ternyata masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan memiliki cara tersendiri untuk melawannya. Cara itu diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial, yang dalam perwujudannya merupakan gerakan untuk menentang atau memprotes kepada pihak-pihak penguasa, baik penguasa pemerintah kolonial Belanda maupun penguasa setempat atau penguasa pribumi yang dianggap menjadi penyebab munculnya kesengsaraan dan penderitaan. Sifat gerakannya sangat sederhana dan tidak tersusun rapi seperti organisasi modern. Pada umumnya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pedesaan tidak berumur panjang dan spontanitas. Pergerakan ini dengan cepat berakhir, apabila pemimpinnya telah ditahan atau ditangkap. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bersifat kedaerahan, karena tidak memiliki hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lainnya. Aksi-aksi gerakan tidak meluas seperti yang terjadi pada perlawanan-perlawanan besar yaitu Perang Diponegoro, Perang Aceh atau perlawanan-perlawanan lainnya. Aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut diwujudkan dalam bentuk kerusuhan, huru-hara dan gangguan-gangguan ketenteraman.
Gerakan dari masyarakat tersebut sangat tradisional. Bahkan tujuan gerakan sering kabur dan tidak seperti tujuan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan suatu organisasi politik. Kalau pergerakan politik mempunyai tujuan yang jelas dan juga pengikutnya memiliki gambaran tentang masyarakat yang menjadi tujuannya, pengikut gerakan masyarakat yang bersifat ke¬daerahan ini hanya memiliki harapan-harapan akan datangnya keadaan yang tenteram, adil dan makmur. Akan tetapi mereka tidak tahu caranya untuk mencapai keadaan yang diharapkan itu, sehingga mereka selalu berharap akan datangnya tokoh-tokoh juru selamat atau ratu adil yang akan membawa jaman keemasan seperti yang mereka impikan. Oleh karena itulah, gerakan masyarakat selalu didasari oleh suatu kepercayaan keagamaan dan kepercayaan untuk membangun serangan menentang kekuasaan dan pengaruh Barat.
Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah
terjadi gerakan masyarakat pada daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Hampir setiap daerah mengenal munculnya gerakan sendiri dan lahirnya gerakan
itu sebagai bukti bahwa masyarakat pada daerah-daerah tidak tinggal diam dalam
meng-hadapi gerakan yang ditimbulkan oleh penjajah. Walaupun
perlawanan-perlawanan besar telah dapat ditindas, namun bukan berarti rakyat Indonesia
telah patah semangat. Bahkan melalui gerakan sosial dari masyarakat di daerah
pedesaan masih memiliki kekuatan untuk menentang kekuasaan Barat dengan caranya
sendiri.
Dalam realita sosial gerakan dari masyarakat tersebut dapat dibedakan atas gerakan melawan pemerasan, gerakan ratu adil dan lain-lain.
Gerakan Melawan Pemerasan. Gerakan rakyat melawan pemerasan banyak terjadi di daerah atau di tanah partikelir (swasta). Bahkan sepanjang abad ke-19, di daerah-daerah seperti itu terjadi pergolakan rakyat menentang para penindas. Sampai awal abad ke-20, kerusuhan-kerusuhan seperti itu masih terus berlangsung. Hampir semua kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir disebabkan oleh adanya pemungutan pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja paksa yang sangat berat. Kerusuhan-kerusuhan itu dilakukan oleh petani di daerah pedesaan. Mereka memberontak karena merasa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa sudah di luar batas serta banyak didorong oleh perasaan dendam dan bend kepada para penguasa.
Daerah-daerah yang banyak terdapat tanah partikelir yaitu di sekitar Jakarta, antara Jakarta dengan Bogor, Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Munculnya tanah partikelir pada daerah-daerah itu sebagai akibat terjadinya praktik penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sejak dari zaman VOC hingga abad ke-19.
Dalam realita sosial gerakan dari masyarakat tersebut dapat dibedakan atas gerakan melawan pemerasan, gerakan ratu adil dan lain-lain.
Gerakan Melawan Pemerasan. Gerakan rakyat melawan pemerasan banyak terjadi di daerah atau di tanah partikelir (swasta). Bahkan sepanjang abad ke-19, di daerah-daerah seperti itu terjadi pergolakan rakyat menentang para penindas. Sampai awal abad ke-20, kerusuhan-kerusuhan seperti itu masih terus berlangsung. Hampir semua kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir disebabkan oleh adanya pemungutan pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja paksa yang sangat berat. Kerusuhan-kerusuhan itu dilakukan oleh petani di daerah pedesaan. Mereka memberontak karena merasa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa sudah di luar batas serta banyak didorong oleh perasaan dendam dan bend kepada para penguasa.
Daerah-daerah yang banyak terdapat tanah partikelir yaitu di sekitar Jakarta, antara Jakarta dengan Bogor, Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Munculnya tanah partikelir pada daerah-daerah itu sebagai akibat terjadinya praktik penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sejak dari zaman VOC hingga abad ke-19.
©
Gerakan
Ratu Adil
Gerakan Ratu Adil merupakan suatu
gerakan-rakyat yang muncul karena adanya kepercayaan akan datangnya seorang
tokoh untuk membebaskan masyarakatnya dari segala bentuk penderitaan dan
kesengsaraan. Tokoh itu digambarkan sebagai seorang ratu adil atau Imam Mahdi.
Tokoh itu dipercaya oleh masyarakat sebagai juru selamat yang akan membebaskan
masyarakat dari kesengsaraan dan penderitaan hidup. Tokoh-tokoh pemimpin dari
gerakan itu biasanya mengaku menerima panggilan untuk menyelamatkan masyarakat
dan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera atau zaman keemasan.
Pada dasarnya orang yang menjadi pengikut dari gerakan itu memiliki kehendak untuk mengubah keadaan buruk yang sedang mereka alami. Biasanya keadaan yang mereka alami itu digambarkan dengan keadaan yang serba jelek atau tidak adanya keadilan, penuh dengan penderitaan dan juga banyak terjadinya penyelewengan sehingga menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar keadaan yang serba jelek itu dimusnahkan dan diganti dengan keadaan yang penuh keadilan dan kemakmuran, sehingga tidak ada lagi pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya. Mengingat sifatnya yang ingin mengadakan perubahan, maka tidak jarang tindakannya sering dilakukan dengan cara radikal.
Harapan-harapan seperti itu sering diikuti oleh keadaan baru dalam bidang keagamaan dan bersamaan dengan itu muncul impian-impian akan kembalinya tata kehidupan yang pernah berlaku pada masa lampau. Mereka merindukan keberadaan kerajaan-kerajaan masa lampau seperti Kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu dipandang sebagai masa-masa keemasan bagi bangsa Indonesia.
Pada dasarnya orang yang menjadi pengikut dari gerakan itu memiliki kehendak untuk mengubah keadaan buruk yang sedang mereka alami. Biasanya keadaan yang mereka alami itu digambarkan dengan keadaan yang serba jelek atau tidak adanya keadilan, penuh dengan penderitaan dan juga banyak terjadinya penyelewengan sehingga menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar keadaan yang serba jelek itu dimusnahkan dan diganti dengan keadaan yang penuh keadilan dan kemakmuran, sehingga tidak ada lagi pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya. Mengingat sifatnya yang ingin mengadakan perubahan, maka tidak jarang tindakannya sering dilakukan dengan cara radikal.
Harapan-harapan seperti itu sering diikuti oleh keadaan baru dalam bidang keagamaan dan bersamaan dengan itu muncul impian-impian akan kembalinya tata kehidupan yang pernah berlaku pada masa lampau. Mereka merindukan keberadaan kerajaan-kerajaan masa lampau seperti Kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu dipandang sebagai masa-masa keemasan bagi bangsa Indonesia.
Sementara itu, mitos-mitos lama juga hidup
kembali, yang diperkuat oleh ramalan-ramalan akan kembalinya zaman
kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Dalam
harapan-harapan itu tersalurkan dendam rakyat kepada para penguasa asing yang
dianggap sebagai penyebab penderitaan dan kesengsaraan kehidupan mereka. Hal
ini mengakibatkan gerakan ratu adil sering memusuhi orang-orang asing dan
berusaha untuk mengusirnya.
Di samping itu, pengaruh lingkungan kehidupan Islam pada rakyat pedesaan cukup besar. Pengaruh itu terutama di dalam mengadakan reaksi terhadap pemerintahan Belanda. Sikap permusuhan terhadap penguasa asing dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu dalam bentuk pemberontakan melawan penguasa. Api semangat Islam berkobar semenjak abad ke-19, yaitu ketika penguasa Barat semakin dalam kekuasaannya di wilayah Indonesia. Melalui ajaran agama, semangat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dapat dikobarkan. Kekuatan yang terhimpun dalam lingkungan kaum muslimin terpusat pada ajaran jihad atau perang sabil yang dibina di dalam pesantren-pesantren, serta ajaran-ajaran tarekat. Dalam hal ini, para kiyai menjadi pemimpin yang ampuh di dalam menggerakkan para pengikutnya.
Di samping itu, pengaruh lingkungan kehidupan Islam pada rakyat pedesaan cukup besar. Pengaruh itu terutama di dalam mengadakan reaksi terhadap pemerintahan Belanda. Sikap permusuhan terhadap penguasa asing dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu dalam bentuk pemberontakan melawan penguasa. Api semangat Islam berkobar semenjak abad ke-19, yaitu ketika penguasa Barat semakin dalam kekuasaannya di wilayah Indonesia. Melalui ajaran agama, semangat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dapat dikobarkan. Kekuatan yang terhimpun dalam lingkungan kaum muslimin terpusat pada ajaran jihad atau perang sabil yang dibina di dalam pesantren-pesantren, serta ajaran-ajaran tarekat. Dalam hal ini, para kiyai menjadi pemimpin yang ampuh di dalam menggerakkan para pengikutnya.
© Gerakan keagamaan
Gerakan keagamaan ini dilakukan oleh kelompok
aliran agama. Munculnya gerakan ini akibat rasa tidak puas dan kebendan rakyat
terhadap keadaan kehidupan pada masa itu. Kelompok ini meng-hendaki agar
dilakukan perubahan terhadap tata kehidupan yang sedang berlaku, yaitu dari
kehidupan yang dipandang jelek ke kehidupan yang lebih baik. Bahkan gerakan
rakyat di daerah pedesaan merupakan suatu perwujudan sikap keagamaan yang
mengandung rasa tidak puas terhadap keadaan hidup yang sedang mereka jalani.
Golongan penganut aliran keagamaan ini memandang bahwa pemerintah kolonial Belanda dan para pengikutnya merupakan lawannya. Mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah mengekang kehidupannya. Kebencian terhadap Belanda dan golongan priyayi tertanam di dalam hati rakyat penganut aliran ini. Gerakan ini lebih menekankan pada kehidupan keagamaan dengan cara yang lebih ketat (gerakan pemurnian ajaran agama). Melalui pemurnian itu, para kyai berhasil mengobarkan semangat perjuangan rakyat di daerah pedesaan untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.
Pada dasarnya, tujuan dari gerakan itu adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Keadaan seperti itu dapat berwujud dalam bentuk kerajaan yang diperintah secara adil, damai, penuh kebahagiaan dan dalam masyarakat yang murni yang tidak dikotori oleh kaum penindas dan pemeras. Oleh karena itu, arah tujuan dari gerakan keagamaan adalah mengadakan perubahan dalam lingkungan kehidupannya.
Gerakan pemurnian dalam lingkungan agama Islam bersifat keras. Gerakan ini menganjurkan untuk menjalankan ibadah agama secara ketat kepada para pengikutnya dan mengajak untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Namun, mengingat sifat-sifat dari gerakan golongan keagamaan seperti itu, maka pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa gerakan itu merupakan suatu gerakan anti Belanda.
Pemberontakan-pemberontakan yang bersifat keagamaan pernah terjadi di daerah Banten Utara (1880) yang dilakukan oleh aliran Tarekat Naqsyaban-diah dan Qodariah. Di samping itu, juga muncul gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Haji Mohammad Rifangi dari desa Kalisasak, daerah Karesi¬denan Pekalongan.
Golongan penganut aliran keagamaan ini memandang bahwa pemerintah kolonial Belanda dan para pengikutnya merupakan lawannya. Mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah mengekang kehidupannya. Kebencian terhadap Belanda dan golongan priyayi tertanam di dalam hati rakyat penganut aliran ini. Gerakan ini lebih menekankan pada kehidupan keagamaan dengan cara yang lebih ketat (gerakan pemurnian ajaran agama). Melalui pemurnian itu, para kyai berhasil mengobarkan semangat perjuangan rakyat di daerah pedesaan untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.
Pada dasarnya, tujuan dari gerakan itu adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Keadaan seperti itu dapat berwujud dalam bentuk kerajaan yang diperintah secara adil, damai, penuh kebahagiaan dan dalam masyarakat yang murni yang tidak dikotori oleh kaum penindas dan pemeras. Oleh karena itu, arah tujuan dari gerakan keagamaan adalah mengadakan perubahan dalam lingkungan kehidupannya.
Gerakan pemurnian dalam lingkungan agama Islam bersifat keras. Gerakan ini menganjurkan untuk menjalankan ibadah agama secara ketat kepada para pengikutnya dan mengajak untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Namun, mengingat sifat-sifat dari gerakan golongan keagamaan seperti itu, maka pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa gerakan itu merupakan suatu gerakan anti Belanda.
Pemberontakan-pemberontakan yang bersifat keagamaan pernah terjadi di daerah Banten Utara (1880) yang dilakukan oleh aliran Tarekat Naqsyaban-diah dan Qodariah. Di samping itu, juga muncul gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Haji Mohammad Rifangi dari desa Kalisasak, daerah Karesi¬denan Pekalongan.
B.
PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL DAN TERBENTUKNYA NASIONALISME INDONESIA
1. Istilah Indonesia
a. Kronologi Penggunaan Istilah "Indonesia"
Penggunaan kata atau istilah
"Indonesia" menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan
bangsa Indonesia menghadapi kaum imperialis atau pemerintah kolonial Belanda
dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata
"Indonesia" telah dijadikan identitas nasional yang dapat
mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah
kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata "Indonesia" juga telah
menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia.
Perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia, tidak lagi terbatas pada daerahnya masing-masing, tetapi untuk menegakkan Indonesia. Dengan demikian, kata "Indonesia" menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena telah dapat mempersatukan seluruh perjuangan dan pergerakan dari bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi terdapat perjuangan dan pergerakan bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi dan lain sebagainya, tetapi semua itu merupakan gerakan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
Sejak kapan istilah "Indonesia" itu dipergunakan? Siapakah yang kali pertama mempergunakan istilah "Indonesia"? Untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya ditelusuri lebih jauh lagi. Akhirnya ditemukan bebarapa tokoh yang pernah mempergunakan istilah "Indonesia" di dalam tulisan-tulisannya. Tokoh-tokoh itu di antaranya:
• James Richardson Logan; adalah seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang. Logan menyebutkan istilah "Indonesia" di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya. la mempergunakan istilah "Indonesia" untuk menye-but kepulauan dan penduduk Nusantara. la menulis istilah itu pada tahun 1850. Artikel yang ditulis oleh Logan tentang Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi yang besar bagi Inggris, yaitu penduduknya yang cukup banyak dan dapat dijadikan sasaran di dalam perdagangan hasil-hasil industrinya. Juga wilayahnya sangat potensial untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan baku untuk keperluan produksi industrinya.
Merdeka adalah cita-cita umat manusia, yang setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk dapat hidup bebas dan merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak ada bedanya antara perjuangan berbagai bangsa di dunia. Kemerdekaan merupakan cita-cita umat manusia dan bukan hanya cita-cita Barat. Oleh karena itu, seluruh bumi ini merupakan kuil bagi kemerdekaan.
Dengan demikian,Perhimpunan Indonesia merupakan satu-satunya organisasi pergerakan bangsa Indonesia yang terus berjuang untuk memperkenalkan istilah "Indonesia" di mata dunia Internasional. Bahkan di dalam menghadapi kongres-kongres Liga Anti Imperialisme di Eropa selalu menggunakan kata "Indonesia" dalam organi-sasinya.
Perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia, tidak lagi terbatas pada daerahnya masing-masing, tetapi untuk menegakkan Indonesia. Dengan demikian, kata "Indonesia" menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena telah dapat mempersatukan seluruh perjuangan dan pergerakan dari bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi terdapat perjuangan dan pergerakan bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi dan lain sebagainya, tetapi semua itu merupakan gerakan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
Sejak kapan istilah "Indonesia" itu dipergunakan? Siapakah yang kali pertama mempergunakan istilah "Indonesia"? Untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya ditelusuri lebih jauh lagi. Akhirnya ditemukan bebarapa tokoh yang pernah mempergunakan istilah "Indonesia" di dalam tulisan-tulisannya. Tokoh-tokoh itu di antaranya:
• James Richardson Logan; adalah seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang. Logan menyebutkan istilah "Indonesia" di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya. la mempergunakan istilah "Indonesia" untuk menye-but kepulauan dan penduduk Nusantara. la menulis istilah itu pada tahun 1850. Artikel yang ditulis oleh Logan tentang Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi yang besar bagi Inggris, yaitu penduduknya yang cukup banyak dan dapat dijadikan sasaran di dalam perdagangan hasil-hasil industrinya. Juga wilayahnya sangat potensial untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan baku untuk keperluan produksi industrinya.
Merdeka adalah cita-cita umat manusia, yang setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk dapat hidup bebas dan merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak ada bedanya antara perjuangan berbagai bangsa di dunia. Kemerdekaan merupakan cita-cita umat manusia dan bukan hanya cita-cita Barat. Oleh karena itu, seluruh bumi ini merupakan kuil bagi kemerdekaan.
Dengan demikian,Perhimpunan Indonesia merupakan satu-satunya organisasi pergerakan bangsa Indonesia yang terus berjuang untuk memperkenalkan istilah "Indonesia" di mata dunia Internasional. Bahkan di dalam menghadapi kongres-kongres Liga Anti Imperialisme di Eropa selalu menggunakan kata "Indonesia" dalam organi-sasinya.
Dalam perkembangan selanjutnya kata
"Indonesia" dikukuhkan menjadi identitas nasional melalui Kongres
Pemuda dengan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Istilah
"Indonesia" tercantum dalam isi Sumpah Pemuda yaitu:
• Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah satu tanah air Indonesia,
• Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia,
• Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" kemudian ditetapkan menjadi identitas nasional bangsa dan negara.
• Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah satu tanah air Indonesia,
• Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia,
• Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" kemudian ditetapkan menjadi identitas nasional bangsa dan negara.
b.Kata Indonesia Sebagai Identitas
Kebangsaan (Indonesia)
Sejak J.R. Logan menggunakan kata "Indonesia" untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara (1850), maka nama atau istilah "Indonesia" mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh berikutnya banyak yang menulis berbagai artikal tentang keberadaan Indonesia dan tidak lagi meng¬gunakan istilah "Hindia Belanda", melainkan menggunakan istilah "Indonesia".
Istilah "Indonesia" dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa di negeri Belanda, yaitu Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Di samping itu, istilah "Indonesia" semakin bertambah popular dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak ditetapkan dalam Sumpah Pemuda. Bahkan melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" disebarluaskan ke segala penjuru tanah air. Oleh karena itu, penduduknya tidak lagi menyebut kepulauan Nusantara dengan sebutan Hindia Belanda, tetapi telah menyebut wilayahnya dengan sebutan Indonesia. Juga organisasi-organisasi yang berdiri pada masa berikutnya memakai nama, Indonesia sebagai identitasnya.
Dengan demikian, melalui Sumpah Pemuda kata Indonesia telah dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang ada diindonesia maupun yang bergerak di luar wilayah Indonesia. Kemudian kata "Indonesia" dikukuhkan kembali melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).
2. Terbentuknya Nasionalisme Kebangsaan
Sejak J.R. Logan menggunakan kata "Indonesia" untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara (1850), maka nama atau istilah "Indonesia" mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh berikutnya banyak yang menulis berbagai artikal tentang keberadaan Indonesia dan tidak lagi meng¬gunakan istilah "Hindia Belanda", melainkan menggunakan istilah "Indonesia".
Istilah "Indonesia" dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa di negeri Belanda, yaitu Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Di samping itu, istilah "Indonesia" semakin bertambah popular dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak ditetapkan dalam Sumpah Pemuda. Bahkan melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" disebarluaskan ke segala penjuru tanah air. Oleh karena itu, penduduknya tidak lagi menyebut kepulauan Nusantara dengan sebutan Hindia Belanda, tetapi telah menyebut wilayahnya dengan sebutan Indonesia. Juga organisasi-organisasi yang berdiri pada masa berikutnya memakai nama, Indonesia sebagai identitasnya.
Dengan demikian, melalui Sumpah Pemuda kata Indonesia telah dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang ada diindonesia maupun yang bergerak di luar wilayah Indonesia. Kemudian kata "Indonesia" dikukuhkan kembali melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).
2. Terbentuknya Nasionalisme Kebangsaan
a.Perkembangan
pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada perkantoran-perkantoran milik pemerintah kolonial Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Sebab untuk suatu perkerjaan administrasi yang sederhana terlalu mahal untuk dilaksanakan oleh seorang Belanda. Di samping gajinya besar, juga setelah beberapa tahun bekerja mereka berhak mengambil cuti untuk pulang ke negaranya atas tanggungan pemerintah Belanda.
Sementara itu, Indonesia sangat menderita akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Penderitaan dan kesengsaraan tidak pernah meninggalkan kehidupan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diperas, dipaksa dan juga dikuras seluruh harta kekayaannya. Melihat keadaan seperti itu Van Deventer mengajukan pemikiran untuk membalas budi bangsa Indonesia, karena Belanda telah terbebas dari kesulitan keuangan. Van Deventer mengajukan tiga program yang kemudian lebih dikenal dengan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer itu berisi tentang irigasi, edukasi, imigrasi.
Penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada perkantoran-perkantoran milik pemerintah kolonial Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Sebab untuk suatu perkerjaan administrasi yang sederhana terlalu mahal untuk dilaksanakan oleh seorang Belanda. Di samping gajinya besar, juga setelah beberapa tahun bekerja mereka berhak mengambil cuti untuk pulang ke negaranya atas tanggungan pemerintah Belanda.
Sementara itu, Indonesia sangat menderita akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Penderitaan dan kesengsaraan tidak pernah meninggalkan kehidupan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diperas, dipaksa dan juga dikuras seluruh harta kekayaannya. Melihat keadaan seperti itu Van Deventer mengajukan pemikiran untuk membalas budi bangsa Indonesia, karena Belanda telah terbebas dari kesulitan keuangan. Van Deventer mengajukan tiga program yang kemudian lebih dikenal dengan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer itu berisi tentang irigasi, edukasi, imigrasi.
Edukasi sebagai bagian dari trilogi Van
Deventer memiliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan nasib bangsa
Indonesia di kemudian hari. Edukasi atau pendidikan diberikan untuk
meningkatkan kepandaian/ kecerdasan penduduk di Indonesia, walaupun tujuan
sebenarnya bukanlah untuk itu. Jumlah sekolah untuk kalangan kaum pribumi
ditingkatkan. Di samping itu, kaum pribumi dari masyarakat Indonesia diberikan
kesempatan untuk belajar di negeri Belanda. Juga di wilayah Indonesia didirikan
lembaga tinggi bagi kaum pribumi seperti Sekolah Dokter (STOVIA) yang kemudian
berkembang menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik
di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut
melahirkan sarjana-sarjana yang menjadi motor penggerak dari pergerakan
nasional Indonesia. Sementara itu, alam politik di negeri Belanda lebih bebas
jika dibandingkan dengan di Indonesia. Mereka yang sedang melanjutkan ke
pendidikan tinggi di negeri Belanda juga menjadi motor penggerak dari
pergerakan nasional Indonesia.
b. Diskriminasi
Diskriminasi dilaksanakan atau dikembangkan di alam penjajahan. Diskriminasi dilakukan untuk membedakan antara penguasa dengan yang dikuasainya. Akibat dari diskriminasi adalah terjadi perbedaan hidup yang mencolok antara penjajah dengan yang dijajah. Perbedaan-perbedaan itu sangat jelas tampak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam bidang pendidikan terlihat dengan sangat jelas terjadinya diskriminasi, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu dilatarbelakangi oleh sistem pelapisan sosial. Untuk pendidikan sekolah dasar dibedakan, yaitu untuk-untuk orang Belanda atau putra-putri pejabat dengan sekolahnya bernama ELS Dalam kehidupan ekonomi, tampak dengan jelas adanya perbedaan-perbedaan, seperti seorang pegawai bangsa Belanda mendapat gaji dua kali lipat daripada pegawai yang berasal dari bangsa Indonesia, walaupun ke-dudukan maupun jabatannya sama. Salah satu alasannya adalah karena bangsa Belanda memiliki kebutuhan hidup lebih banyak sedangkan orang Indonesia dengan gajinya sedikit sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Juga dalam bidang perdagangan, bangsa Belanda mendapatkan fasilitas yang cukup, sehingga dengan mudah memperoleh keuntungan dalam bidang perdagangan. Untuk bangsa Cina sebagai golongan menengah juga mendapat kesempatan hidup yang lebih baik daripada bangsa Indonesia sedangkan bangsa Indonesia hanya memiliki lebih banyak kewajiban daripada haknya.
Mengenai tempat tinggal, terjadi pemisahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Orang-orang Belanda bertempat tinggal di kota yang disebut dengan Europeesche Buurt (lingkungan Eropa), orang India di Kampung Keling, orang Arab di Kampung Pekojan, orang Cina di Kampung Pednan dan bangsa Indonesia tinggal di perkampungan pinggiran kota atau jauh di luar kota.
Akibat dari pendidikan, sosial dan ekonomi yang berbeda, maka budaya yang dilahirkan juga berbeda-berbeda. Hal ini terlihat dari ukuran rumah yang berbeda di antara ketiga lapisan itu.
Di samping itu, masalah kebudaya-an juga
terjadi perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin.
C. Nasionalisme Indonesia dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara
Terbentuknya nasionalisme kebangsaan di
Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan paham-paham baru dari luar wilayah
Indonesia seperti paharn nasionalisme. Paham nasionalisme ini muncul di
beberapa negara di wilayah Asia maupun Afrika seperti di India, Cina, Jepang,
negara-negara di Timur Tengah Mesir dan lain sebagainya.
Pergerakan nasional di India dimulai dengan kelahiran Partai Kongres (All Indian National Congres). Secara historis, bangsa Indonesia banyak menerima pengaruh dari India, sehingga kebangkitan nasionalisme India juga berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalisme yang sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional di Indonesia seperti gerakan Swadesi oleh Mahatma Gandhi, Pendidikan Santiniketan oleh Rabindranath Tagore.
Kebangkitan nasionalisme Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen menentang kekuasaan Dinasti Manchu sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan rakyat Indonesia. Setelah terbentuk Republik Nasionalis Cina tahun 1911, bangsa Cina yang berada di Indonesia mulai bergerak melawan penjajah.
Pergerakan nasional di India dimulai dengan kelahiran Partai Kongres (All Indian National Congres). Secara historis, bangsa Indonesia banyak menerima pengaruh dari India, sehingga kebangkitan nasionalisme India juga berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalisme yang sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional di Indonesia seperti gerakan Swadesi oleh Mahatma Gandhi, Pendidikan Santiniketan oleh Rabindranath Tagore.
Kebangkitan nasionalisme Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen menentang kekuasaan Dinasti Manchu sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan rakyat Indonesia. Setelah terbentuk Republik Nasionalis Cina tahun 1911, bangsa Cina yang berada di Indonesia mulai bergerak melawan penjajah.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Terbentuknya Negara kebangsaan Indonesia diawali dari perkembangan
pergerakan kebangsaan Indonesia seperti tranformasi etnik dengan munculnya
masyarakat keturunan indo belanda di Indonesia.
Pergerakan tersbut bersifat kedaerahan seperti gerakan ratu adil,
gerakan keagamaan, serta pembentukan Indonesia.
Pembentukan nasionalisme kebangsaan berupa perkembangan pendidikan dan
diskriminasi.
DAFTAR
PUSTAKA
Sumber
Dari Internet :
